Umum
Jakarta-TAMBANG. Pemerintah Indonesia terancam gagal mendapatkan ganti rugi atas pencemaran laut akibat kecelakaan kapal tanker. Salah satu penyebabnya karena penanganan tumpahan minyak tidak sesuai dengan mekanisme yang di buat Revolving Fund Commite. Ini yang terjadi pada pencemaran Pantai Nongsa, Batam akibat kecelakaan kapal tanker di Johor-Malaysia. Konon rencana
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Diawal tahun 2017, Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru di sektor mineral logam. Salah satunya terkait kebijakan membuka kembali keran ekspor bagi nikel kadar rendah dan bauksit untuk lima tahun mendatang. Padahal sejak 2014 Pemerintah menetapkan larangan ekspor bijih nikel da bauksit. Oleh karenanya ada sebagian kalangan menilai kebijakan terbaru
Korporasi
Jakarta-TAMBANG. PT Pertamina EP, anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) yang bergerak di sector hulu minyak dan gas bumi nasional, serta merupakan Kontraktor Kontrak Kerjasama di bawah naungan SKKMigas, mampu memberikan kontribusi yang maksimal. Kinerja positif ditunjukkan di lapangan–lapangan lepas pantai yang dikelola oleh Pertamina EP, salah satunya
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Kolaborasi sesama BUMN kembali terjadi. Kali ini PT Timah,Tbk menggandeng PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk pembiayaan supplier di perusahaan tambang timah terbesar tersebut. Kerjasama ini ditandatangani oleh SEVP Corporate Banking Alexandra Askandar dan Direktur Keuangan PT Timah Emil Emindra. Turut menyaksikan ada Direktur Corporate Banking Bank
Korporasi
Jakarta-TAMBANG. BUMN tambang PT ANTAM menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan proyek-proyek hilirisasi lanjutan. Hal ini dilakukan diantaranya untuk memanfaatkan cadangan bijih nikel dan bauksit yang dimiliki. Sebagaimana diketahui ANTAM saat ini tengah mempersiapkan proyek-proyek pembangunan pabrik feronikel Line 2 & 3 dan terus melakukan peningkatan nilai tambah melalui
Umum
Jakarta-TAMBANG. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam beleid yang baru tersebut ada setidaknya beberapa point terkait kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Hal pertama terkait
Umum
Jakarta-TAMBANG. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan untuk mengelola Sumber Daya Alam secara bijak. Hal ini disampaikannya ketika memimpin Rapat Terbatas tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batu bara di Kantor Sekretaris Kabinet, Jakarta (10/1). Dalam pengantarnya sebagaimana disampaikan lewat Twitter @setkabgoid milik Sekretaris Kabinet, Presiden Joko Widodo menyampaikan
Umum
Jakarta-TAMBANG. Pemerintah sedang mempersiapkan Revisi Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Ini merupakan revisi keempat dari aturan turunan UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Dalam Suratnya Kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar didampingi tenaga ahli Kementerian ESDM, Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) serta Direktur Panas Bumi, melakukan kunjungan ke area panas bumi Kamojang pada hari Sabtu (07/01), di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Arcandra
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Indonesia (AP3I) meminta Presiden Joko Widodo untuk konsisten mendorong hilirisasi produk tambang mineral. Dalam Siaran pers yang ditandatangani Ketua Asosiasi Prihadi Santoso dan Wakil Ketua Jonathan Santoso, ada setidaknya tiga masukan. Masukan ini secara khusus terkait rencana Pemerintah melakukan perubahan keempat dari
Mineral
Jakarta-TAMBANG Menteri ESDM Ignatius Jonan telah mengirim Surat kepada Kementrian Koordinator Perekonomian terkait Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa point penting dalam RPP dijabarkan dalam Surat tersebut. Terkait dengan surat dan juga point yang disampaikan, beberapa pengamat
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Kementrian ESDM telah merampungkan rancangan Revisi Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. RPP tersebut telah dijabarkan dalam Surat kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution. Dari copian surat yang bertanggal 28 Desember 2016 dan ditandatangani Wakil
