Jakarta-TAMBANG. Pemerintah sedang melakukan kajian untuk penerapan kebijakan Petroleum Fund (PF) sebagai bantalan guna mengantisipasi fluktuasi harga minyak dunia. Selain itu kebijakan PF digunakan untuk mendanai kegiatan eksplorasi migas di hulu dan juga sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi dampak disparitas harga eceran BBM Pertamina. Ditargetkan akhir tahun kajian tersebut
Jakarta-TAMBANG. PT Freeport Indonesia mengakui bahwa pihaknya saat ini sedang bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di sebagian wilayah operasi yang ditetapkan masuk dalam Kawasan Hutan Lindung. Menurut VP Corporate Communication PTFI Riza Pratama, PT Freeport Indonesia telah lebih dahulu
Nusa Dua-TAMBANG. Industri manufaktur nasional diminta untuk tinggalkan teknologi konvensional pada kegiatan produksi. Hal ini guna menciptakan kegiatan produksi yang lebih praktis, efisien dan kompetitif dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Staf Pengajar Fakultas Teknologi Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. Augie Widyotriatmo, PhD, mengatakan di era
Jakarta-TAMBANG. PT Berau Coal Energy,Tbk (BRAU) telah resmi memiliki Direktur Utama yang baru. Fuganto Widjaja, cucu Eka Tjipta Widjaja diangkat secara resmi dalam RUPSLB di Jakarta (19/8). Ditemui usai RUPSLB, pria 34 tahun ini menjelaskan rencana strategis yang akan dilakukannya dengan PT Berau Coal Energy,Tbk ke
Jakarta–TAMBANG. Pemerintah diminta untuk meninjau kegiatan eksplorasi yang dilakukan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Mimika, Papua. Pasalanya sebagian kegiatan ekplorasi belum memiliki izin dari Kementerian Kehutanan. Izin yang selama ini menjadi pegangan Freeport Indonesia masih mengacu pada Surat Menhut 399/Menhut-VII/2013 yang diterbitkan 9 Juli 2013. Surat
Jakarta-TAMBANG. Perusahaan milik negara PT Aneka Tambang,Tbk (ANTAM) telah menandatangani Nota Kesempatakan (MoU) dengan Kejaksaan Republik Indonesia untuk penanganan masalah hukum khusus bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan MoU dilakukan antara Direktur Utama ANTAM Tedy Badrujaman dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nur Rochmad
Subang–TAMBANG. Kawasan Energetic Material Center (EMC) milik PT DAHANA (Persero) di Subang akan semakin lengkap seiring bertambahnya rangkaian fasilitas berupa proyek Propelan. Pembangunan fisik industri propelan dimulai pada Senin, 10 Agustus 2015 lalu. Pembangunan yang digagas Kementerian Pertahanan RI melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenhan, diresmikan pencanangannya dan
Jakarta-TAMBANG. Rizal Ramli telah dilantik sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Ada banyak harapan yang dititipkan buat sang menteri baru. Diantaranya Meteri Rizal diminta untuk memperhatikan pembangunan di Kawasan Indonesia Timur (KTI). Kawasan ini meskipun kaya akan sumber daya alam seperti migas, pertambangan dan perikanan namun masih tergolong wilayah miskin. Harapan
Jakarta-TAMBANG. Indonesia akan memperingati 70 tahun kemerdekaan. Diantara kemeriahan perayaan tersebut masih ada wilayah yang belum sepenuhnya menikmati kesejahteraan. Padahal itulah salah satu tujuan kemerdekaan. Diantaranya Maluku yang dulu dikenal sebagai wilayah yang kaya akan lada dan rempah. Sementara kini, provinsi kepulauan ini juga menyimpan potensi migas yang cukup
Jakarta-TAMBANG-Provinsi Maluku memiliki potensi di sektor migas yang seharusnya bisa mensejaherakan masyarakat. Sayangnya saat ini Provinsi Maluku ada di posisi empat besar provinsi termiskin di Indonesia. Seperti diketahui saat ini ada 25 blok minyak dan gas (Migas). Sebanyak 15 blok sudah dimiliki investor, sedangkan 10 blok sedang dalam
Jakarta-TAMBANG.Kemarau panjang yang terjadi dan ancaman el nino bisa berdampak pada meningkatnya penyalahgunaan LPG 3 Kg. Hal ini terjadi karena adanya pemanfaatan LPG 3 kg tersebut untuk kegiatan terkait pertanian dan perikanan seperti menyedot air dan lainnya. Untuk itu Pemerintah diminta segera merevisi atau menambah pasal terkait pemanfaatan
Jakarta-TAMBANG. Perkerja Pertamina yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) meminta ketegasan Pemerintah untuk menetapkan secara formal dan berlandaskan hukum terkait pengelolaan Blok Mahakam.Para pekerja Pertamina ini agar Pemerintah menetapkan Pertamina sebagai pengelola Blok Mahakam. Presiden FSPBB, Eko Wahyu Laksmono mengaku mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah
