Migas
Jakarta-TAMBANG. Pemerintah berencana membangun kilang minyak baru untuk menambah kapasitas produksi bahan bakar minyak di dalam negeri. Namun proyek yang diyakini akan mengurangi impor produk minyak tersebut, diminta tidak terburu-buru. Pemerintah harus mengkaji berdasarkan kebutuhan BBM masyarakat dan arah kebijakan energi nasional. Anggota tim reformasi tata kelola migas, Djoko Siswanto
Korporasi
Jakarta-TAMBANG. Tak hanya PGN yang berhasil cemerlang dalam keterbukaan informasi public, PT PLN (Persero) memperoleh predikat peringkat 2 dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2014. PLN mendapatkan skor 78,8 dari nilai maksimal 100. Rata-rata nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk kategori BUMN adalah
Korporasi
Jakarta-TAMBANG. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) pada hari ini meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat RI. Penghargaan tersebut adalah Peringkat ke-4 Keterbukaan Informasi Publik kategori Perusahaan BUMN 2014. Penghargaan tersebut diberikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI Abdulhamid Dipopramono kepada Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup pada Penganugerahan Pemeringkatan
Migas
Jakarta-TAMBANG. Krisis listrik menjadi permasalahan besar yang dialami oleh masyarakat di wilayah Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Salah satu penyebabnya adalah pasokan gas bumi yang tersendat. Mantan Presiden SBY pada masa pemerintahannya pernah mengeluarkan Inpres No 14/ 2011 tentang pembangunan FSRU di Teluk Belawan. Namun, menurut Agus Pambagyo, Pengamat Kebijakan
Migas
Jakarta-TAMBANG. Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah membagi jatah kuota Bahan Bakar Minyak bersubsidi sebesar 46 juta kilo liter (Kl) kepada dua perusahaan. Mereka adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). Kepala BPH Migas, Andy Noorsama Sommeng mengatakan penunjukkan itu diambil melalui
Migas
Jakarta-TAMBANG. Banyak yang menilai merosotnya harga minyak mentah yang jatuh di bawah angka US$ 70 per barel menjadi ancaman bagi kelangsungan proyek hulu minyak dan gas bumi (migas). Namun, pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan proyek hulu masih berjalan sesuai jadwal.
Batubara
Jakarta-TAMBANG. Lesunya sektor pertambangan membuat PT Intraco Penta Tbk (INTA) mendiversifikasi bisnisnya dan fokus pada penjualan di sektor non-tambang seperti infrastruktur dan transportasi. Head of Investor Relation INTA, Imam Liyanto menuturkan dari total penjualan sebesar Rp1,3 triliun dikuartal III-2014, penjualan alat berat di sektor tambang turun menjadi 63% dari
Batubara
Jakarta - TAMBANG. PT Atlas Resources, Tbk (ARII) mulai melirik bisnis pembangkit listrik. Bahkan saat ini mereka sedang mengikuti empat tender pembangunan pembangkit listrik. Presiden Direktur Atlas Resources, Andre Abdi, memaparkan bahwa Atlas bakal menjadi perusahaan yang bergerak di bidang batu bara terintegrasi dengan perusahaan pembangkit swasta (Independent Power Producer
Migas
Jakarta - TAMBANG. Kementerian ESDM saat ini sedang merampungkan persyaratan teknis dan administrasi lelang jabatan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian, proses lelang bisa segera dimulai dan Februari 2015 nanti sudah bisa didapat nama baru yang akan duduk di posisi strategis tersebut. "Lelang jabatan Dirjen Migas dimulai
Tambang Today
Jakarta-TAMBANG. Kementerian ESDM akan meninjau ulang izin usaha pertambangan (IUP) di tiga daerah yang dinilai bermasalah. Ketiganya yakni Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Saleh Abdulrachman, Juru Bicara Kementerian ESDM mengatakan, berdasarkan laporan dari semua pemerintah provinsi, peninjauan itu akan dilakukan bersama pemerintah provinsi masing-masing. Namun ia tidak menyebutkan
Batubara
Karimun-TAMBANG. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Dwi Ria Latifa meminta adanya pencabutan sementara izin pertambangan di Kepri. Langkah ini perlu dilakukan, karena ada 75 perusahaan tambang di Karimun terlapor tidak membayar pajak. "Ada 75 perusahaan tambang di Karimun yang tidak membayar pajak, itu sungguh keterlaluan. Sebagai
Migas
Jakarta-TAMBANG. Pemerintah perlu melakukan terobosan untuk memperbaiki iklim investasi disektor industri hulu migas, salah satunya dengan menyederhanakan proses perizinan yang selama ini dinilai terlalu rumit. Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kardaya Warnika menyatakan sejauh ini, proses perizinan di sektor tersebut terlalu banyak. "Banyak dan berbelit-belit," jelasnya
