Latest

IMA Apresiasi Berbagai Inisiatif Ditjen Minerba Terkait Perizinan Di Sektor Pertambangan

Umum

IMA Apresiasi Berbagai Inisiatif Ditjen Minerba Terkait Perizinan Di Sektor Pertambangan

Jakarta,TAMBANG,-Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM sedang dalam sorotan. Beberapa pejabat dan mantan pejabat ditetapkan sebagai tersangka. Sebagian dari mereka dijadikan tersangka karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas diantaranya terkait verifikasi atas RKAB perusahaan-perusahaan tambang. Namun terlepas dari semua itu berbagai terobosan sudah dilakukan Direktorat yang

By Egenius Soda
Bertemu Kemeperind, Tiga Asosiasi Pertambangan Dapat Titik Terang Pasokan Ban

Umum

Bertemu Kemeperind, Tiga Asosiasi Pertambangan Dapat Titik Terang Pasokan Ban

Jakarta,TAMBANG,- Beberapa Asosiasi yang terkait dengan sektor pertambangan bertemu Kementerian Perindustrian untuk membahas terkait pasokan ban untuk alat berat di pertambangan. Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), dan Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia bertemu Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Ignasius Warsito

By Egenius Soda
APNI Ingin Proses RKAB Industri Pertambangan Dilakukan Tiap 3 Tahun Sekali, Ini Alasannya

Tambang Today

APNI Ingin Proses RKAB Industri Pertambangan Dilakukan Tiap 3 Tahun Sekali, Ini Alasannya

Badung, TAMBANG – Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey meminta pemerintah memperpanjang masa pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Industri pertambangan menjadi tiap 3 tahun sekali. Alasannya untuk menghindari kecurangan baik di administrasi maupun saat operasi yang menyebabkan kerugian negara. “Mungkin ke depan APNI akan memohon

By Rian Wahyuddin
Ini Langkah Pemerintah Tingkatkan Nilai Tambah dari Hilirisasi Nikel

Tambang Today

Ini Langkah Pemerintah Tingkatkan Nilai Tambah dari Hilirisasi Nikel

Badung, TAMBANG – Pemerintah terus melakukan upaya peningkatan nilai tambah dari komoditas nikel salah satunya lewat program hilirisasi dalam negeri. Untuk memantapkan program ini pemerintah memiliki tiga prioritas kebijakan tata kelola nikel. Pertama, penambahan nilai tambah dalam negeri, peningkatan ketahanan cadangan dan peningkatan kontribusi pendapatan negara dan investasi. “Gara-gara nikel

By Rian Wahyuddin