Migas
Jakarta, TAMBANG – Penerimaan negara dari sektor hulu migas tahun 2017 mencapai USD13,1 miliar atau sekitar Rp175 triliun. Angka ini melebihi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 yang sebesar USD12,2 miliar. “Capaiannya sekitar 108 persen dari target pemerintah,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
Migas
Jakarta, TAMBANG – Kargo LNG perdana sebesar 2 juta MMBTU PT Nusantara Regas tiba di (Floating Storage Regasification Unit) FSRU Nusantara Regas Satu di Teluk Jakarta. Direktur Komersial dan Operasi PT Nusantara Regas Bara Frontasia mengATAKAN, Kargo ini adalah pengiriman perdana domestik dari Blok Mahakam pasca dioperasikan oleh Pertamina melalui Pertamina
Galeri
Jakarta-TAMBANG. Menghadapi Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan monitoring ketersediaan dan pendistribusian BBM pada lokasi yang diperkirakan terjadi kenaikan volume konsumsi BBM. Juga di wilayah yang masuk dalam kategori Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Kegiatan dilakukan dua kali
Migas
Jakarta, TAMBANG – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) per 1 Januari 2018, memiliki kontrol pada operasional dan biaya di kilang gas alam cair (LNG) Badak, Bontang, Kalimantan Timur. Peralihan kontrol dari Pertamina Joint Management Group (JMG) ke SKK Migas itu memasuki tahap baru dengan kesepakatan pokok-pokok
Migas
Jakarta, TAMBANG – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT. Pertamina, Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI, lakukan pengawasan terkait penyediaan pendistribusian kondisi penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), selama Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 hingga ke wilayah Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), mulai Kamis (21/
Migas
Jakarta, TAMBANG – Kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua belum berjalan mulus. Harga yang setara dengan di Pulau Jawa, dikabarkan kembali berubah setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan Tanah Papua. Tokoh agama di Papua, Pastor John Djonga mengatakan, pada saat Jokowi blusukan ke Papua, harga BBM setara dengan
Migas
Jakarta-TAMBANG-Para pemangku kepentingan di industri hulu migas, terutama pemerintah, SKK Migas, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), harus bekerja sama secara kontinu menyosialisasikan dampak kegiatan pengeboran sumur minyak secara liar apalagi dilakukan di sumur minyak milik negara yang dikelola oleh KKKS. PT Pertamina (Persero), melalui anak usahanya PT Pertamina EP
Migas
Jakarta-TAMBANG. Ditengah harga minyak dunia yang masih melemah, efisien dan efektif dalam menjalankan bisnis menjadi kunci untuk bisa bertahan. Sektor migas sejauh ini masih menghadapi tantangan harga minyak yang kemudian berdampak pada nilai investasi yang menurun. Sementara di sisi lain perusahaan migas tetap harus menjaga produksi. Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Migas
Jakarta, TAMBANG – Direktur Hulu PT. Pertamina, Syamsu Alam, mengatakan, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas, enggan dipusingkan dengan masalah sosial, seperti penyerobotan dan pengeboaran sumur oleh penambang liar. “KKKS sebagai investor bertugas mengebor minyak dan gas bumi. Kami harus minta bantuan kepada penegak hukum untuk mengatasi masalah itu. Kami tidak
Migas
Jakarta, TAMBANG- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, pemerintah akan melakukan penegakan hukum bagi perusahaan atau individu, yang menyerobot sumur milik negara. Arcandra menjelaskan, ia meminta aparat keamanan konsisten menegakkan hukum terhadap pelaku penyerobotan dan pengeboran sumur minyak milik negara, yang dikelola Kontraktor Kontrak Kerja
Migas
Jakarta-TAMBANG. Proyek pengembangan gas Paku Gajah yang dilaksanakan PT Pertamina EP selaku kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di bawah supervisi dan koordinasi SKK Migas akan memenuhi kebutuhan gas di Sumatera bagian selatan. Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Syamsu Alam mengatakan proyek Paku Gajah development project (PGDP) itu juga akan mempercepat
Migas
Jakarta-TAMBANG. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tidak bisa dilakukan secara perorangan maupun kelompok orang, baik di wilayah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) maupun di lahan milik sendiri. Siapa saja yang melakukan kegiatan penambangan minyak secara perorangan, apalagi dengan menyerobot sumur milik negara, melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun
