Migas
Jakarta-TAMBANG. Pemerintah dan DPR telah menetapkan Asumsi Dasar Migas dan Subsidi Listrik untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah (RAPBN) 2015. Dalam rapat tersebut, dibahas penetapan dasar untuk Indonesia Crude Price (ICP), lifting minyak bumi, volume Bahan Bakar Minyak (BBM), subsidi untuk BBN, subsidi LGV, dan alpha BBM bersubsidi. Sedangkan untuk
Migas
Mineral Excavation Jakarta-TAMBANG. Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai ketentuan larangan ekspor bahan baku tambang (raw material) dalam UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) tidak bertentangan dengan konstitusi. "Norma Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba belum selesai karena masih memerlukan pengaturan lebih
Migas
pipa perminyakan Jakarta-TAMBANG. Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi mewajibkan kepada menterinya untuk bisa memberantas mafia minyak dan gas (migas) yang selama ini masih beroperasi di Indonesia demi terciptanya negara yang maju. Menurut Jokowi, selama ini minyak dari Indonesia itu dikirim ke luar untuk diolah, kemudian minyak tersebut diimpor lagi.
